TUGAS INDIVIDU
“Ruang Lingkup,
Masalah dan Kendala Implementasi Kurikulum”
Diajukan untuk
memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kurikulum
Oleh:
1.
Dr. Diding
Nurdin, M.Pd
2.
Drs. Asep
Sudarsyah, M.Pd
3.
Muflih Mu’min,
S.Pd
Disusun Oleh:
Nama : Syukron
NIM : 1202658
PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2013
A.
Konsep Dasar Manejemen
Kurikulum
a.
Pengertian
Manajemen
kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara
kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian
tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan.[1][1] Dalam proses manajemen
kurikulum tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara
formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan
dengan metode kerja tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya,
serta mengacu pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya.[2][2]
Dalam pelaksanaanya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan
disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP).[3][3] Dengan pengertian,
bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi
pendidikan dan otonomi daerah. Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk
menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan
peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan
untuk pengembanganya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah
terkait.
E. Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah
diberlakukan untuk memberikan keluasan
pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber
dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan
seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan
pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari
pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.[4][4]
B. Ruang lingkup Manajemen Kurikulum
Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli
pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari
disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas. Studi ini
tidak hanya membahas tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum
secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan.
Secara sederhana dan lebih
mudah dipelajari secara mendalam, maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah
sebagai berikut: (1) manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan
kurikulum, (3) supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5)
perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan
kurikulum.[5][5] Dari keterangan ini
tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip
dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan
kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para
ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen.
Bahkan kalau dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum
merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.
Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang
terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara
bertahab, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari
yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan
sistem. Sistem kurikulum adalah suatu
kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan
bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.
C. Prinsip dan Pentingnya Manajemen Kurikulum
Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum
adalah sebagai berikut:
1.
Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat
diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai
dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
2.
Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan
asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada
posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan
penuh tanggung jawab.
3.
Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal,
maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait.
4.
Efiktivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat
mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan
manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya
tenaga, biaya, dan waktu.
6.
Adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai
berikut:
a.
Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya
kurikulum, karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan
dengan pengelolaan yang terencana.
b.
Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta
didik untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan
yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan.
c.
Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan
aktifitas siswa karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan
pengelolaan kurikulum.
d.
Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk
membantu pengembangan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional
akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam sumber belajar
disesuaikan dengan kebutuhan setempat.[7][7]
Hambatan- hambatan pengembangan kurikulum
a.
Pada guru : guru kurang berpartisipasi dalam
pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal yaitu kurang waktu, kekurang
sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun kepala sekolah &
administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri
b.
Dari masyarakat : untuk pengembangan kurikulum
dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan
umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan.
Masyarakat adalah sumber input dari sekolah.
c.
Masalah biaya: untuk pengembangan kurikulum
apalagi untuk kegiatan eksperimen baik metode isi atau sistem secara
keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit[1]
d.
Kepala sekolah : dalam hal ini seharusnya
kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan praktek
kurikulum. Kepala sekolah merupakan peranan yang penting dalam pengembangna
kurikulum.
e.
Birokrasi : terdiri dari para inspeksi di
Kanwil dan juga orang tua maupun tokoh- tokoh masyarakat. Kepala sekolah dan
stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh
Depdikbud.[2]
Usaha perbaikan kurikulum disekolah harus
memenuhi langkah berikut ini ; yaitu perlunya mengadakan penilaian umum di
sekolah ( kualitas dan mutu), mengetahui kebutuhan siswa dan guru,
mengidentifikasi masalah yang timbul berdasarkan studi, menyiapkan desain
perencanaan ( tujuan, cara mengevaluasi, metode penyampaian, penilaian), menerqapkan
cara mengevaluasi/ apakah yang direncanakan itu dapat direalisasikan.
DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar, 2006, “ Manajemen Pengembangan
Kurikulum”, Bandung; PT Remaja Rosyda Karya.
Mulyasa, E.,2004, “Menjadi Kepala Sekolah
Profesional”, Bandung, PT. Rosyda Karya.
Suhardan, Dadang dkk, 2009, “Manajemen
Pendidikan”, Bandung; Alfabeta.
Afninti Loka
Puspita . (2010). Kendala dalam Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan
Solusi. [Online]. Tersedia: file:///D:/PERKULIAHAN/kendala-dalam-pelaksanaan-pengembangan.html [diakses 8 Oktober 2013]
Habib Sulchan.
(2011). Manajemen Kurikulum. [Online].
Tersedia: file:///D:/PERKULIAHAN/manajemen-kurikulum-oleh-sulchan-habib.html [diakses 8 Oktober 2013]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar